Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo Agendakan Penyampaian Raperda dan Usulan Raperda Regulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual
Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo
Daerah Selasa, 10 November 2026 - 22:51 WIB Administrator 2 kali dibaca

Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo Agendakan Penyampaian Raperda dan Usulan Raperda Regulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual


Newwartaindonesia.com/Probolinggo – Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo yang berlangsung di Ruang Sidang Utama kantor DPRD dengan mengagendakan pembahasan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (10/11). Dalam rapat ini, Pemerintah kota Probolinggo menyampaikan usulan dua Raperda eksekutif yang meliputi perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Penanaman Modal.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani tersebut, juga disampaikan penjelasan pimpinan DPRD terhadap satu Raperda inisiatif DPRD, yakni tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menyampaikan, rapat paripurna dilaksanakan sebagai tindak lanjut keputusan DPRD serta hasil rapat Badan Musyawarah pada 28 Oktober 2026. Dari 30 anggota DPRD, sebanyak 22 orang hadir dalam rapat tersebut.

“Agenda pokok rapat paripurna dewan hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap dua Raperda Kota Probolinggo tahun 2026 dan penjelasan pimpinan DPRD atas satu Raperda inisiatif DPRD Kota Probolinggo,”Ujarnya.

Sementara Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dalam penyampaian nota penjelasannya menerangkan, Raperda perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 diperlukan untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintah daerah dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penataan kelembagaan penanggulangan bencana melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana.

“Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan suburusan bencana, diperlukan penyesuaian terhadap susunan perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, responsif, dan memberikan kepastian hukum,”kata Wali kota.

Diketahui Raperda tentang Penanaman Modal disiapkan sebagai landasan hukum untuk memperkuat iklim investasi di Kota Probolinggo. Regulasi ini mencakup pengembangan potensi investasi, promosi, pelayanan perizinan, pemberian fasilitas dan kemudahan, pengendalian, hingga perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.

“Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” tambah Aminuddin.

Wali Kota Amin berharap pembahasan ketiga Raperda dapat berjalan optimal melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan demi mewujudkan Kota Probolinggo yang semakin maju dan sejahtera.

Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani dikesempatan yang sama menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Raperda ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap potensi intelektual daerah, mulai dari karya kreatif, inovasi teknologi, produk unggulan, hingga ekspresi seni dan budaya lokal.

Ia menjelaskan, Kota Probolinggo memiliki potensi kekayaan intelektual yang cukup besar, baik dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif, inovasi perguruan tinggi, maupun sektor agraris dan budaya. Diantaranya produk unggulan mangga, bawang merah, anggur, serta warisan tradisi Pendalungan.

Menurutnya potensi tersebut masih membutuhkan penguatan perlindungan formal, termasuk pencatatan kekayaan intelektual komunal dan sertifikasi indikasi geografis. Rendahnya literasi masyarakat terkait pendaftaran kekayaan intelektual juga menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui regulasi daerah.

Wakil ketua II ini berharap, Raperda ini akan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berani berkreasi dan berinovasi, mengingat karya mereka telah memiliki paying hukum yang jelas. (S)

Sponsor
Pasang Iklan Tengah

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tulis Komentar

Pasang Iklan Bawah
Hubungi Kami

New Warta Indonesia
Merupakan media online yang berkualitas dan akurat.

085230583379

redaksi@newwartaindonesia.com

Ikuti Kami
Galeri Foto

© 2026 New Warta Indonesia. Seluruh Hak Cipta Dilindungi.

Powered by WartaSatu CMS • Template by BizNews