SAE Patenang Minta Penyidik Polres Probolinggo Kota Percepat Penanganan Kasus Dugaan Perambahan Hutan, Soroti Aktivitas yang Disebut Masih Berlangsung
Hukum Senin, 16 November 2026 - 23:17 WIB Administrator 1 kali dibaca

SAE Patenang Minta Penyidik Polres Probolinggo Kota Percepat Penanganan Kasus Dugaan Perambahan Hutan, Soroti Aktivitas yang Disebut Masih Berlangsung


Newwrtaindonesia.com / PROBOLINGGO – Ranger Hutan SAE Patenang meminta penyidik Satreskrim Polres Probolinggo Kota mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang saat ini telah memasuki tahap penyidikan. 

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Probolinggo Kota c.q. Kasat Reskrim. Dalam surat tersebut, SAE Patenang menyampaikan sejumlah poin penting sebagai bahan pertimbangan penyidik guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak terhambat oleh aktivitas yang diduga masih berlangsung di lokasi perkara.


Pembina SAE Patenang, Sarful Anam, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi dan fakta yang mengindikasikan aktivitas perambahan kawasan hutan tersebut diduga masih terus berlangsung meskipun proses hukum telah memasuki tahap penyidikan.

Menurutnya, apabila aktivitas tersebut tidak segera dihentikan, terdapat potensi kerusakan kawasan hutan semakin meluas. Selain itu, perubahan kondisi fisik tempat kejadian perkara dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti serta mempersulit proses pembuktian tindak pidana.

"Kami meminta penyidik tidak hanya berfokus pada proses pemeriksaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Jika aktivitas yang diduga melanggar hukum masih berlangsung, tentu ada risiko kerusakan semakin meluas dan barang bukti berubah atau bahkan hilang," demikian substansi yang disampaikan SAE Patenang dalam surat permohonannya.

Dalam surat tersebut, SAE Patenang mengajukan lima langkah yang diharapkan dapat segera dipertimbangkan penyidik.

Pertama, melakukan pemeriksaan dan pengecekan kembali ke lokasi kegiatan perambahan. Kedua, mengambil langkah hukum untuk menghentikan aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Ketiga, melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara sesuai ketentuan hukum. Keempat, mempertimbangkan penerapan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi.

Kelima, berkoordinasi dengan instansi berwenang di bidang keimigrasian untuk mengajukan atau memproses pencegahan ke luar negeri terhadap pihak yang bersangkutan, sesuai kewenangan dan persyaratan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Keimigrasian.

Sarful Anam menegaskan, permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum, khususnya terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kawasan hutan.


"Kami berharap penyidikan berjalan secara objektif, profesional dan akuntabel. Jangan sampai ketika proses hukum sudah berjalan, aktivitas yang menjadi objek perkara justru terus berlangsung sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih luas," tegasnya.

SAE Patenang juga berharap Polres Probolinggo Kota dapat memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut, termasuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang sedang disidik diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut SAE Patenang, perlindungan kawasan hutan bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga bersama.

Surat permohonan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Ranger Hutan SAE Patenang untuk terus mengawal penanganan perkara hingga terdapat kepastian hukum dan langkah nyata dalam menghentikan aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan. (Tim) 

Sponsor
Pasang Iklan Tengah

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tulis Komentar

Pasang Iklan Bawah
Hubungi Kami

New Warta Indonesia
Merupakan media online yang berkualitas dan akurat.

085230583379

redaksi@newwartaindonesia.com

Ikuti Kami
Galeri Foto

© 2026 New Warta Indonesia. Seluruh Hak Cipta Dilindungi.

Powered by WartaSatu CMS • Template by BizNews