Newwartaindonesia.com / PROBOLINGGO — Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada sejumlah proyek pembangunan di Kota Probolinggo menuai kecaman keras. Sorotan ini tidak hanya berfokus pada potensi kerugian negara, tetapi juga mengarah pada ancaman sanksi pidana berat bagi korporasi maupun kontraktor pelaksana yang nekat menggunakan biosolar untuk alat berat.
Sorotan tajam ini dilontarkan oleh Koordinator Barisan Pemuda Peduli Kebocoran Keuangan Negara, Eko Purwanto, Minggu (15/11/2026). Pria yang akrab disapa Pur ini menyatakan keyakinannya bahwa sejumlah alat berat, seperti excavator, yang beroperasi di lapangan terindikasi kuat mencecap BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan pemantauannya, ia membeberkan dua titik proyek yang disinyalir menjadi ajang penyimpangan tersebut, yakni proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat Kota Probolinggo di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, serta proyek revitalisasi trotoar Jalan HOS Cokroaminoto.

"Kami meyakini proyek-proyek ini menggunakan BBM bersubsidi jenis biosolar dalam kegiatan operasional alat beratnya," ujar Pur.
Analisis Hukum: Jerat Pasal 55 UU Migas dan Ancaman Nyata Korporasi
Secara yuridis, penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan komersial, industri, maupun proyek konstruksi merupakan pelanggaran hukum berat. Pengamat hukum menilai bahwa tindakan kontraktor yang menggunakan biosolar pada alat berat tidak bisa dianggap sekadar pelanggaran administratif ringan.
Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyalahgunaan pengangkutan, pendistribusian, dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur secara tegas dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."
Dalam konteks penegakan hukum pidana ekonomi dan korporasi, frasa "Setiap Orang" dalam undang-undang tersebut tidak hanya mencakup perseorangan (individu pengemudi atau operator), tetapi juga dapat menjerat badan usaha, korporasi, direksi, hingga kontraktor pelaksana yang memberikan instruksi atau membiarkan praktik ilegal tersebut demi menekan biaya operasional (cost efficiency).
Penyidik kepolisian bersama aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan audit rantai pasok bahan bakar, mulai dari stasiun pengisian hingga titik proyek, guna membuktikan adanya mens rea (niat jahat) dan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan logistik proyek.
Desak Pemkot Perketat Pengawasan dan Audit Invoice
Menghadapi potensi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan subsidi yang diancam denda hingga puluhan miliar rupiah ini, Pur menuntut keterlibatan aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo. Pemanfaatan fasilitas negara atau proyek yang dibiayai anggaran publik tidak boleh dicederai oleh praktik ilegal yang merugikan keuangan negara.
Ia menilai pengawasan di lapangan sebenarnya bukan perkara sulit jika instansi terkait memiliki komitmen penegakan aturan. Pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab proyek maupun konsultan pengawas memiliki kewenangan penuh untuk meminta transparansi dokumen.
"Pihak dinas terkait dan konsultan pengawas seharusnya tidak menutup mata. Mereka bisa mewajibkan kontraktor pelaksana untuk menyiapkan dan menunjukkan dokumen invoice pembelian BBM industri secara berkala sebagai syarat sah kemajuan progres," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo masih dalam upaya konfirmasi untuk mendapatkan hak jawab dan keseimbangan informasi. (Tim)
Belum ada komentar untuk berita ini. Jadilah yang pertama berkomentar!
© 2026 New Warta Indonesia. Seluruh Hak Cipta Dilindungi.
Powered by WartaSatu CMS • Template by BizNews